MINAHASA – Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan isu strategis guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, Senin (26/10/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut diikuti Wakil Bupati Vanda Sarundajang dari Ruang Command Center, dengan melibatkan jajaran perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa.
Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyikapi berbagai isu strategis yang membutuhkan perhatian serta langkah konkret dari seluruh pemangku kepentingan.
Dalam agenda pengendalian inflasi, koordinasi pemerintah pusat dan daerah memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa, terutama kebutuhan pokok masyarakat. Upaya pengendalian inflasi membutuhkan pemantauan perkembangan harga secara berkala, penguatan koordinasi lintas sektor, serta langkah antisipatif terhadap berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan.
Pemerintah daerah juga dituntut untuk terus memperkuat sinergi antarperangkat daerah agar kebijakan pengendalian inflasi dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian secara berkelanjutan.
Selain membahas pengendalian inflasi, rapat tersebut turut mengangkat isu strategis terkait guru PPPK. Pembahasan ini menjadi perhatian penting dalam mendukung tata kelola aparatur pemerintah, khususnya tenaga pendidik, agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan dan kebijakan yang berlaku.
Di sisi lain, evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah juga menjadi salah satu agenda pembahasan. Program ini merupakan bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Dukungan pemerintah daerah diperlukan, antara lain, melalui koordinasi lintas perangkat daerah serta fasilitasi sesuai kewenangan dalam mendukung pelaksanaan program perumahan.
Keikutsertaan Wakil Bupati Vanda Sarundajang dalam rapat koordinasi tersebut menunjukkan keterlibatan Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam mengikuti arah kebijakan pemerintah pusat, sekaligus memperkuat koordinasi terhadap berbagai program prioritas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Melalui forum koordinasi ini, diharapkan setiap perangkat daerah terkait dapat menindaklanjuti hasil pembahasan sesuai tugas dan fungsi masing-masing, sehingga kebijakan pengendalian inflasi, penanganan isu strategis guru PPPK, serta dukungan terhadap program perumahan dapat berjalan secara terarah dan terkoordinasi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Bagian Hukum, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim).
Pemerintah Kabupaten Minahasa terus berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung pelaksanaan program prioritas, menjaga stabilitas ekonomi daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.(Victor)
