MINAHASA – Penataan administrasi dan pengawasan aset pemerintah menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mendukung hal tersebut, Pemkab Minahasa mulai memperkuat kemampuan aparatur dalam memanfaatkan sistem pengelolaan aset berbasis elektronik melalui aplikasi e-BMD.
Komitmen tersebut terlihat dalam kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Bimbingan Teknis Penginputan Data pada Aplikasi e-BMD yang berlangsung di Yama Resort Tondano, Senin (9/11/2026).
Mewakili Bupati Minahasa, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., menyampaikan bahwa pengelolaan aset membutuhkan perhatian serius dari seluruh perangkat daerah. Sebab, aset yang dimiliki pemerintah merupakan bagian penting dari sumber daya daerah yang harus dijaga, didata, dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab.
Menurutnya, persoalan aset tidak hanya berkaitan dengan pencatatan jumlah barang, tetapi juga menyangkut kejelasan kepemilikan, kondisi fisik, lokasi, serta pemanfaatannya. Apabila seluruh informasi tersebut tidak dikelola secara baik, maka dapat menimbulkan persoalan dalam administrasi maupun pertanggungjawaban keuangan daerah.
Karena itu, Sekda meminta setiap perangkat daerah lebih proaktif melakukan pembenahan data dan memastikan seluruh Barang Milik Daerah berada dalam pengawasan yang jelas.
Ia juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi harus dimanfaatkan untuk memperbaiki sistem kerja pemerintahan. Penggunaan aplikasi e-BMD diharapkan dapat mengubah proses pengelolaan aset menjadi lebih sistematis, sehingga informasi mengenai kekayaan daerah dapat terdokumentasi dengan lebih baik.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan mengenai tata cara penginputan data aset ke dalam aplikasi e-BMD. Materi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman teknis para pengurus barang agar mampu menjalankan tugas administrasi sesuai prosedur yang berlaku.
Sekda Lynda Watania turut menekankan bahwa keberhasilan penerapan sistem digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan aplikasi, tetapi juga bergantung pada kesiapan sumber daya manusia yang mengoperasikannya.
Dengan demikian, aparatur dituntut memiliki kemampuan, kedisiplinan, serta rasa tanggung jawab dalam menyajikan informasi aset yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan ini melibatkan jajaran Asisten Sekda, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), para kepala perangkat daerah, direktur RSUD, camat se-Kabupaten Minahasa, serta para kepala sekolah.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Minahasa berharap pengelolaan aset di setiap instansi semakin terarah dan terkoordinasi. Pembenahan administrasi melalui e-BMD juga menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab.(Vic)
